Pmna nomor 3 tahun 1997 pdf

Pdf juknis pengumpulan data yuridis dan pengukuran. Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak gunausaha. Keputusan presiden nomor 26 tahun 1988 tentang badan pertanahan nasional. Tentang ketentuan pelaksanaan pp nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah 406k. Ri nomor 8 tahun 2012 pasal i ketentuan dalam pmna kepala bpn nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan pp nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah diubah sebagai berikut. Peraturan menteri negara agraria kepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah karena bersifat terlalu teknis, kami tidak memberikan ringkasan atas peraturan ini. Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah lembaran negara tahun 1996 nomor 58. Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah untuk dapat mengakses informasi ini, klik tombol di bawah ini untuk login. Keputusan presiden nomor 60 tahun 1998 jo nomor 77 tahun 1998 tentang kedudukan, tugas. Peraturan menteri negara agrariakepala bpn nomor 3 tahun 1997. Peraturan menteri negara agraria kepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1995.

Undang undang nomor 56 prp tahun 1960 tentang penetapan l uas tanah pertanian lembaran negara tahun 1960 nomor 174 tambahan lembaran negara nomor 2117. Nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menteri negara agraria kepala badan pertanahan nasional, menimbang. Undangundang nomor 16 tahun 1985 tentang rumah susun lembaran negara tahun 1985 nomor 75. Undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokpokok agraria lembaran negara tahun 1960 nomor 104, tambahan lembaran negara nomor 2043. Pembukaan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa pembentukan pemerintah negara indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian.

Skripsi ini dilatarbelakangi dengan berlakunya sistem penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris dalam pasal 111 ayat 1 huruf c angka 4 peraturan menteri atrkbpn nomor 3 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dimana dalam pembuatan surat keterangan waris, masih dilakukan pembedaan mengenai pejabat yang berwenang dalam pembuatannya. Petunjuk teknis pmna kbpn nomor 3 tahun 1997 materi pengukuran dan pemetaan pendaftaran tanah 1hal. Instruksi menteri negara agrariakepala bpn nomor 3 tahun 1998. Keputusan presiden nomor 122m tahun 1998 tentang pembubaran.

Peraturan menteri negara agrariakepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24. Peraturan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang organisasi dan tata. Undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokpokok agraria lembaran negara. Melalui buku materi pokok ini diharapkan mahasiswa mampu mengikuti perkuliah fotogrametri dan penginderaan jauh dengan baik dan selanjutnya diharapkan mahasiswa mampu memahami prosedur pelaksanaan dan pengukuran melalui media foto udara khususnya dan mampu menerapkan pemetaan. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah presiden republik indonesia, menimbang.

Gedung kementerian agraria dan tata ruangbadan pertanahan nasional, jalan sisingamangaraja nomor 2 kebayoran baru jakarta 12110. Undangundang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembaran negara tahun 1997 nomor 44, tambahan lembaran negara nomor. Undangundang nomor 20 tahun 1997 tentang pemasukan negara bukanpajak. Perka bpn 82012perubahan pmnakapbn 31997 pelaksanaan. Peraturan kepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun. Indonesia tahun 1960 nomor 104, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 2043.

Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Agrariakepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Nomor 6 tahun 1962 entang pokokpokok perumahant lembaran negara tahun 1962 nomor 40, tambahan lembaran negara nomor 2476 menjadi undangundang lembaran negara tahun1964 nomor 3, tambahan lembaran negara nomor 2611 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, dan oleh karenanya. Undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok pokok agraria lembaran negara tahun 1960 nomor 104, tambahan lembaran negara nomor 2043.

Lampiran 1 formulir isian 401 keputusan kepala kantor. Undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokpokok agraria. Sertipikat adalah tanda bukti hak yang dimaksud dalam pasal 19 undangundang pokok agraria. Ketentuan pasal 96 ayat 2 dihapus dan ayat 3 diubah serta setelah ayat 3 ditambahkan 2 dua ayat baru yakni ayat 4 dan ayat 5. Petunjuk teknis rehabilitasi ruang kelas tahun 2016. Undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokpokok agraria lembaran negara tahun 1960 nomor 104 tambahan lembaran negara nomor 190. Keputusan presiden nomor 121p tahun 2014 tentang pembentukan kementerian dan pengangkatan menteri kabinet kerja periode tahun 20142019. Nomor surat ukur terdiri dari nomor menurut urutan waktu dibuatnya di dalam wilayah suatu desa kelurahan, kode nomor desa kelurahan dan tahun pembuatannya pasal 158 pmna 3 1997 contoh. Petunjuk teknis pmna kbpn nomor 3 tahun 1997 materi pengukuran dan pemetaan pendaftaran tanah lihat dokumen lengkap 1 halaman dokumen yang terkait. Peraturan menteri negara agrariakepala badan pertanahan nasional nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah.

Peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah. Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24. Pp no 24 thn 1997 tentang pendaftaran tanah hamka mc. Pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Peraturan menteri negara agraria kepala badan pertanahan. Pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah selanjutnya disebut pmna kbn nomor 3 tahun 1997. Peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2015 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di indonesia lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 325, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5793. Juknis pengumpulan data yuridis dan pengukuran pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan petunjuk teknis yang menjadi panduan bagi petugas kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional. Undangundang nomor 16 tahun 1985 tentang rumah susun. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran. Petunjuk teknis pmna kbpn nomor 3 tahun 1997 materi pengukuran dan pemetaan pendaftaran tanah hal. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Undangundang nomor 21 tahun 1997tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pertimbangan teknis pertanahan uu nomor5 tahun 1960 uu nomor 26 tahun 2007 pp nomor 16 tahun 2004 pp nomor 38 tahun 2007 pp nomor tahun 2010 pmna ka bpn nomor 1 tahun 1999 perda rtrw kabkota pengenaan ssppph.

Undangundang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembaran negara tahun 1997 nomor 44, tambahan lembaran negara nomor 3688. Petunjuk teknis pmna 3 tahun 1997 pdf free download. Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undangundang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Permen agrariabpn nomor 91999 tentang pemberian dan. Atau jika anda belum berlangganan, silakan klik tombol berlangganan. Tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara 55k. Petunjuk teknis peraturan menteri negara agraria kepala. Undangundang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 42, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3686.

Peraturan presiden nomor 10 tahun 2006 tentang badan pertanahan nasional. Undangundang nomor 16 tahun 1985 tentang rumah susun lembaran negara tahun 1985 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3318. Tahun 1997 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3696. Vendu reglement staatsblad 1908 nomor 189 juncto vendu instructie staatsblad 1908 nomor 190. Peraturan menteri negara agrariakepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.